bemstaipancabudinews.com | PERDAGANGAN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Panca Budi menyoroti kualitas pelayanan fisioterapi di RSUD Perdagangan. Sorotan ini muncul menyusul pengalaman Ketua BEM STAI Panca Budi yang tengah menjalani pemulihan patah tulang pascaoperasi pemasangan pen.
Berdasarkan rujukan Puskesmas, ia diarahkan untuk menjalani fisioterapi di RSUD Perdagangan. Namun, pelayanan yang diterimanya hanya memberikan jadwal terapi sebanyak dua kali dalam satu bulan. Ketika mempertanyakan keterbatasan tersebut, petugas fisioterapi menjelaskan bahwa frekuensi pelayanan mengikuti ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua BEM STAI Panca Budi menyampaikan kritik terhadap sistem pelayanan yang dinilai perlu dievaluasi.
"Pelayanan kesehatan tidak seharusnya hanya berorientasi pada ketentuan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan medis setiap pasien. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan," tegasnya.
Ia juga meminta manajemen RSUD Perdagangan memberikan transparansi mengenai dasar kebijakan pembatasan jadwal fisioterapi, termasuk mekanisme pelayanan bagi pasien yang membutuhkan terapi lebih intensif berdasarkan rekomendasi medis.
"Yang kami persoalkan bukan keberadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut diterapkan. Apakah kebijakan ini benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pasien? Jika terdapat keterbatasan fasilitas maupun pembiayaan, sampaikan secara terbuka dan berikan solusi."
Menurutnya, persoalan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
BEM STAI Panca Budi menuntut manajemen RSUD Perdagangan segera memberikan transparansi secara terbuka mengenai dasar hukum, pertimbangan, serta mekanisme kebijakan pembatasan jadwal pelayanan fisioterapi. BEM juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan medis dan kondisi setiap pasien. (DS)
0 Komentar