bemstaipancabudinews.com | MEDAN - Dinamika hukum dan politik nasional kembali diuji oleh sebuah peristiwa yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai titik nadir demokrasi. Penetapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, telah memantik gelombang kecaman dan pertanyaan mendasar mengenai integritas institusi ring satu kekuasaan. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah skandal yang berpotensi menjadi pengkhianatan terhadap kedaulatan negara dan konstitusi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Angga Al Maaris Harahap, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) sekaligus Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia (SI), menyoroti logika di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang Kepala Staf Kepresidenan yang berada di lingkaran terdalam kekuasaan, bersama jenderal-jenderal penegak hukum, dapat menyadap nomor telepon resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tanpa adanya orkestrasi besar di belakangnya.
"Jika lingkaran terdalam Istana saja bisa disusupi dan dikhianati, bagaimana dengan keamanan data rakyat sipil?" tanyanya dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, Rabu (04/11).
Penyadapan sistematis yang disebut menyasar Presiden, pejabat negara, politisi, jurnalis, hingga aktivis LSM sepanjang periode 2025–2026 ini dinilai memiliki tujuan yang sangat spesifik dan berbahaya. Angga menegaskan bahwa tindakan seberani itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya kepentingan-kepentingan gelap dari aktor-aktor di luar Istana Kepresidenan. "Ada sutradara, ada modal, dan ada syahwat politik kotor yang sedang bermain di balik layar," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, BEM SI melalui koordinator medianya menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, menuntut Bareskrim Polri dan institusi penegak hukum terkait untuk mengusut tuntas jaringan ini tanpa pandang bulu. Ketiga jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak boleh dijadikan tameng atau batas akhir penyidikan. Seluruh pihak yang terlibat baik yang memberi perintah, yang memfasilitasi, maupun yang menikmati hasil sadapan, wajib diseret ke pengadilan.
Kedua, mendesak negara untuk membongkar dalang intelektual di luar struktur resmi Istana yang mendikte atau memanfaatkan penyadapan tersebut. Publik berhak mengetahui kepentingan oligarki atau kelompok politik mana yang sedang mencoba menyandera negara melalui informasi ilegal ini.
Ketiga, menuntut transparansi berbasis scientific crime investigation. Polri harus membuktikan bahwa penegakan hukum ini transparan dan tidak diintervensi oleh kekuatan politik mana pun. Penghapusan log aktivitas di server Lawful Interception Management System (LIMS) dinilai sebagai bukti nyata adanya upaya sistematis untuk menyembunyikan kejahatan. BEM SI mendesak agar data tersebut dipulihkan dan publik diberi tahu siapa saja aktor eksternal yang berkomunikasi dengan para tersangka.
Keempat, menyerukan reformasi total sistem informasi keamanan negara. Sistem keamanan siber dan informasi negara tidak boleh lagi disalahgunakan untuk kepentingan politik personal. Penyalahgunaan wewenang ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap seluruh alat intelijen dan penyadapan di Indonesia.
Pernyataan sikap ini menegaskan bahwa kasus penyadapan yang melibatkan pejabat setingkat KSP telah menjadi ujian bagi supremasi hukum di Indonesia. BEM SI menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga dalang utamanya mengenakan rompi tahanan. "Jangan biarkan hukum tumpul di hadapan para penguasa bayangan," pungkas Angga. (ASA)
0 Komentar