bemstaipancabudinews.com | SIMALUNGUN — Desakan penutupan terhadap tiga tempat hiburan malam (THM) di Perdagangan, Kabupaten Simalungun, mengemuka dalam forum pertemuan di Ruang Harungguan Kantor Camat Bandar, Rabu (30/9/2026).
Forum yang dihadiri Forkopimca Bandar serta perwakilan pengusaha THM Brewz, Anda, dan JW 78 itu mencuatkan persoalan mendasar. Operasional ketiga THM itu diduga belum mengantongi perizinan resmi, sekaligus menimbulkan kecurigaan atas ketidakpatuhan pembayaran pajak daerah.
Perwakilan lembaga swadaya masyarakat, Joel Sinaga, menuntut Forkopimca mengambil sikap tegas dengan menghentikan sementara operasional ketiga THM hingga seluruh perizinan dipenuhi. Menurut Joel, persoalan izin bukan sekadar soal legalitas administratif, melainkan bersinggungan langsung dengan kewajiban fiskal. Ia menilai penegakan aturan harus berlaku setara bagi seluruh pelaku usaha, terutama ketika negara tengah gencar menuntut masyarakat membayar pajak.
"Sementara anggota DPR-RI lagi gencarnya masyarakat harus bayar pajak, gimana ini pengusaha harus taat pajak biar adil," ujar Joel.
Senada dengan itu, Ruslan Afandi selaku perwakilan Persatuan Wartawan Simalungun (PWS) menyatakan pengusaha hiburan malam mesti segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Ia bahkan menarik kesimpulan tegas: absennya izin berarti absennya kontribusi pajak. "Kalau tidak ada izin berarti tidak membayar pajak," katanya.
Kritik yang lebih keras datang dari kalangan mahasiswa. Bennico, Wakil Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, menolak logika penutupan sementara. Ia menuntut ketiga THM ditutup permanen lantaran dinilai menjadi simpul peredaran minuman keras dan narkoba yang mengancam generasi muda.
Menurutnya, dalih bisnis kafe tidak dapat menutupi praktik yang melanggar norma hukum dan agama. "Di dalam THM itu, bukan hanya menjual kopi atau teh. Melainkan minuman keras bahkan narkoba. Ini merusak generasi muda kita. Dan saya rasa, di agama manapun, minuman keras dan narkoba itu dilarang," tegas Bennico.
Dalam forum tersebut, perwakilan pengusaha THM tidak mampu menunjukkan dokumen perizinan apa pun. Mereka berdalih dokumen tersebut masih berada di tangan pemilik atau owner masing-masing usaha dan berjanji akan memintakannya. Dalih itu jelas memperkuat temuan bahwa ketiga tempat hiburan malam tersebut beroperasi tanpa dasar hukum yang sah.
Camat Bandar, Supardi, menyatakan pemerintah sepakat bahwa pengusaha hiburan malam wajib mengurus seluruh perizinan sesuai ketentuan dan menunjukkan buktinya kepada pemerintah. "Pengusaha hiburan malam harus mengurus izin dan menunjukkan izin tersebut," kata Supardi.
Pertemuan itu turut dihadiri Lurah Perdagangan 1, Kanit Polsek Bandar Huluan, Babinsa Koramil, dan seluruh pers yang ada di Simalungun. Namun, hingga forum berakhir, tidak ada kepastian soal sanksi penghentian operasional. Desakan publik kini tertuju pada konsistensi Forkopimca, apakah akan menegakkan aturan secara adil, atau membiarkan tiga THM itu terus beroperasi di atas legalitas yang belum tuntas. (UN)
0 Komentar