Menjaga Persatuan di Era Digital: Antara Hoaks, Polarisasi, dan Peran Kritis Mahasiswa

 

(Foto kegiatan diskusi kebangsaan "Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global".
Sumber: inews.id)

bemstaipancabudinews.com JAKARTA - Banjir informasi tanpa tapal batas tak otomatis mencerdaskan. Justru sebaliknya: ruang digital Indonesia kian dipenuhi kabar bohong, ujaran kebencian, dan narasi provokatif. Hoaks menyebar secepat sentuhan layar. Kebenaran jadi korban. Persatuan di atas panggung tipis.

Di sinilah letak paradoks kemajuan teknologi: akses seluas-luasnya, tapi kohesi sosial semakin rapuh. Polarisasi tak lagi butuh waktu lama—cukup satu unggahan viral, maka masyarakat terbelah. Informasi tak diperiksa. Emosi dikemudikan kepentingan sempit.

Tirta Gangga Listiawan, Bendahara Umum Presidium Nasional PTNU, menohok: mahasiswa tak boleh sekadar menjadi pengekor tren. Mereka wajib menggali substansi, membaca UUD sebagai norma dasar, bukan komoditas wacana. “Jangan ikut menggiring opini tanpa paham mekanisme konstitusi yang benar,” tegasnya.

Menurut Tirta, literasi hukum dan politik bukan sekadar pelengkap—ia benteng terakhir dari gempuran narasi pemecah belah. Ia mengingatkan: destabilisasi nasional bukan isapan jempol. Dampaknya konkret: investasi merosot, stabilitas negara beranda bahaya.

(Foto Kordinator Pusat BEM SI bersama para ketua lintas organisasi.
Sumber: inews.id)

Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat BEM SI, mengamati langsung bagaimana geopolitik global merembet ke kantong-kantong rakyat: harga kebutuhan pokok dan BBM terancam naik. Namun ancaman yang tak kalah nyata adalah disinformasi di linimasa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kabar bohong mampu memantik gesekan antarmahasiswa.

“Mahasiswa harus bisa menjelaskan konteks ini ke masyarakat, tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah,” katanya. Pesannya lugas: verifikasi adalah kewajiban, percaya begitu saja adalah kelalaian.

Yogi Syahputra Alaydrus, Koordinator Nasional BEM PTMAI, menolak persatuan sekadar tempelan di spanduk. Ia minta aksi nyata, berpijak pada konstitusi. Kritis terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah perlu, tapi kritik harus utuh—dengan pemahaman utuh pula terhadap tujuan kebijakan nasional.

“Kebijakan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan. Maka kita harus kritis, tapi juga objektif melihat konteksnya,” ujar Yogi.

Pertemuan itu bulat: kekuatan gerakan mahasiswa hanya bertumpu pada dua hal—persatuan dan nalar kritis. Tanpa keduanya, gerakan mahasiswa akan mudah dihancurkan dari dalam: terfragmentasi, kehilangan arah, dan pada akhirnya gagal memperjuangkan kepentingan rakyat.

Di tengah ruang digital yang gaduh, satu hal tak boleh luntur: suara mahasiswa harus tetap tajam, waras, dan tak mudah digiring. Sebab, jika mahasiswa ikut terseret arus hoaks, siapa lagi yang akan menjaga nalar bangsa?. ASA